Peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sangat banyak. Oleh karena itu untuk bisa memantau aturan-aturan terkait maka perlu dibuat kumpulan peraturan terkait BPRS.  Peraturan atau ketentuan baik yang diatur oleh OJK, BI maupun pihak otoritas terkait perbankan syariah disusun dalam beberapa kategori.

KELEMBAGAAN & KEGIATAN USAHA BPRS

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK no 3/POJK.03/2016 – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
SEOJK no 46/SEOJK.03/2016 – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]

2. Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi BPR dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi BPRS

POJK no 62/POJK.03/2016 – Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
POJK no 64/POJK.03/2016 – Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah [download]
SEOJK no 3/SEOJK.03/2017 – Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]

3. Produk dan Aktivitas Bank Syariah

POJK no 24/POJK.03/2015 – Produk Dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah [download]
SEOJK no 37/SEOJK.03/2015 – Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download] 

4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

POJK no 44/POJK.03/2015 – Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015 [download]

5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

POJK no 27/POJK.03/2016 – Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [download]
Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 [download]
SE no 39/SEOJK.03/2016 – Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank [download]
POJK no 34/POJK.03/2018 – Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [download]
SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 –  Penilaian Kembali Pihak Utama Bank [download]

6. Izin Pedagang Valuta Asing

SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [ download ] dan lampiran [ download ]

7. Pungutan oleh OJK

PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [download]

  
PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN

1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan

POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [download]
SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat [download]
SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [download]
SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [download]
SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku [download]
POJK Nomor 19/POJK.03/2014 – Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif [download]
SEOJK 6/SEOJK.03/2015 – Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. [download]
POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan [download] [Penjelasan]
SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan [download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
SEOJK no 31/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan [download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III]
POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [download]
SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [download]

2. Tata Kelola BPRS

POJK no 24/POJK.03/2018 – Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
SEOJK no 11/SEOJK.03/2019 – Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
SEOJK no 12/SEOJK.03/2019 – Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
SEOJK no 13/SEOJK.03/2019 – Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]

3. Manajemen Risiko bagi BPRS

POJK no 23/POJK.03/2018 – Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
SEOJK no 10/SEOJK.03/2019 – Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]

4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

POJK no 66/POJK.03/2016 – Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
SEOJK 1/SEOJK.03/2017 – Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]

5. Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

SEBI no 13/17/DPbS – Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]

6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan

POJK no 19/POJK.03/2017 – Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
SEOJK no 56/SEOJK.03/2017 – Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
POJK no 43/POJK.03/2017 – Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [download]

7. Kualitas Aktiva Produktif

PBI no 13/14/PBI/2011 – Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]
SEBI no 13/11/DPbS – Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download] 

8. Pedoman Akuntansi BPRS

SEOJK no 9/SEOJK.03/2015 – Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download]

9. Laporan Bulanan

POJK no 13/POJK.03/2019 Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK [download] [Summary]

10. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [download]
Pedoman Penyusunan Data SLIK [download]
Struktur Data SLIK [download]
SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]

11. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

PBI 9/17/PBI/2007 – Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah [download]
SEBI 9/29/DPbS – Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah [download]

12. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

POJK no 47/POJK.03/2017 – Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download] penjelasannya [download]

13. Rencana Bisnis

POJK no 37/POJK.03/2016 – Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download] [Penjelasan]
SEOJK no 53/SEOJK.03/2016 – Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [download] [Lamp]

14. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

POJK no 75/POJK.03/2016 – Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [download]
SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [download] [Lamp I] [Lamp II]

15. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP

POJK no 13/POJK.03/2017 – Penggunaan Jasa AP dan KAP [download]
SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP [download] [Lamp]

16. Pemeriksaan Bank

POJK no 41/POJK.03/2017 Pemeriksaan Bank [download]

17. Perlakuan Khusus

POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana [download]

18. Keuangan Berkelanjutan

POJK no 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik [download] [Penjelasan] [Lamp 1] [Lamp 2]

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

 1. Undang-Undang 

UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [download]
UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [download]

2. Peraturan Pemerintah

PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [download]
PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [download]

3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan

POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [download] [Penjelasan]
SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [download] [Lamp]

4. Peraturan Kepala PPATK

Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT [download] [Lamp_1] [Lamp_2] [Lamp_3]
Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [download]
Perka No PER-02s/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [download]

5. Surat Edaran PPATK

Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [download]
Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan [download]
Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [download]